Home / Berita Umum / Gagasan Pergerakan People Power Selanjutnya Mendapatkan tanggapan Dari Polri

Gagasan Pergerakan People Power Selanjutnya Mendapatkan tanggapan Dari Polri

Gagasan Pergerakan People Power Selanjutnya Mendapatkan tanggapan Dari Polri – Jubir Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menyebutkan pihaknya tidak punyai gagasan melakukan pergerakan people power dalam menanggapi hasil Pemilu 2019.

Ia menyatakan pihaknya menyerahkan pergerakan people power pada rakyat sebab pergerakan people power adalah kehendak rakyat.

“[Gerakan] people power itu kehendak rakyat, ya terserah rakyat saja,” kata Andre melalui pesan singkat, Jumat (10/5).

BPN, menurut Andre, akan senantiasa meniti langkah yang sama dengan konstitusi dalam proses Pemilu 2019, antara lainnya dengan mendatangi Bawaslu untuk melapor perihal perkiraan manipulasi yang terbangun, sistematis, serta masif (TSM).

Andre berbicara pihaknya menyangka terjadi manipulasi sehubungan pemenangan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden nomer urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Manipulasi itu berlangsung dari sebelum sampai hari penyelenggaraan pengambilan suara terjadi.

“Kami menyangka manipulasi sehubungan pemenangan pasangan 01 yang berlangsung bukan cuma kala sesi pencoblosan itu saja. Tetapi manipulasi terjadi dari sebelum pencoblosan alias terbangun, sistematis, masif, serta brutal,” kata Andre.

Gagasan perbuatan people power itu pertama dilemparkan orang politik Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kala perbuatan 313 di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) kemarin.

Perbuatan 313 menuntut biar KPU menjalankan penentuan umum 17 April 2019 dengan cara adil dan jujur. Kala itu Amien menjelaskan Ia menjelaskan mobilisasi massa akan dijalankan apabila team kampanye Prabowo menemukannya bukti manipulasi pemilu dengan cara sistematik, terarah serta masif. Akan tetapi ia mengharapkan manipulasi itu tak berlangsung.

“Kami tak akan ke MK , kami langsung people power,” kata Amien Rais di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU), Jakarta.

Gagasan pergerakan people power selanjutnya mendapatkan tanggapan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengintimidasi dapat memanfaatkan clausal sehubungan tindak pidana makar.

Menurutnya, peraturan yang tertuang dalam Clausal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dapat dimanfaatkan seandainya pergerakan people power punya kandungan faktor ingin menjatuhkan pemerintahan.

“Bila apabila ada ajakan untuk gunakan people power, itu pengerahan umum untuk mengerjakan penyampaian saran, harus lewat prosedur ini. Bila tak memanfaatkan prosedur ini, ditambah lagi bila ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu clausal 107 KUHP jelas,” kata Tito kala berkata di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

About penulis77