Home / Berita Umum / Kivlan Adalah Satu Diantara Tokoh Yang Vokal Mengkritik Pemerintah

Kivlan Adalah Satu Diantara Tokoh Yang Vokal Mengkritik Pemerintah

Kivlan Adalah Satu Diantara Tokoh Yang Vokal Mengkritik Pemerintah – Polisi gagalkan gagasan Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen yang akan ke luar negeri, Jumat (10/5) malam. Kepala Sisi Penerangan Umum (Kabag Penum) Biro Penerangan Warga Humas Polri, Komisaris Besar Asep Adi Saputra menyebutkan pihaknya sudah keluarkan surat cegat.

Kivlan, kata Asep, didapati akan pergi ke Brunei Darussalam lewat Batam. “Benar, dihindari keluar negeri. Beliau (Kivlan) ingin ke Brunei melalui Batam,” tutur Adi dalam keterangannya, Jumat (10/5) malam.

Surat hindari Kivlan berkaitan dengan peningkatan masalah pendapat makar atau berita bohong yang menyertakan dianya.

Terpisah, Kepala Bagian Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membetulkan sudah mengemukakan surat hindari pada bekas kepala staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) itu.

“(Surat dikirim) dari Mabes, kita kombinasi,” kata Argo.

Kivlan adalah satu diantara tokoh yang vokal mengkritik pemerintah. Terakhir ia gemar menggemborkan rumor manipulasi pemilu 2019.

Awalnya, Kivlan pada Selasa (7/5) diadukan ke ke Bareskrim Polri atas pendapat penyebaran berita bohong serta makar.

Laporan pada Kivlan itu di terima oleh polisi dengan nomer laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Dalam sinyal terima laporan yang didapat, didapati Kivlan diadukan oleh seorang bernama Jalaludin.

Tidak hanya Kivlan, aktivis Lieus Sungkharisma di hari yang juga sama diadukan atas pendapat penyebaran berita bohong serta makar ke Bareskrim Polri.

Laporan pada Lieus itu di terima dengan nomer laporan LP/B/0441/B/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Dalam laporan itu, didapati laporan pada Lieus dikerjakan oleh Eman Soleman.

Dalam laporan itu, kedua-duanya diadukan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoax dengan Undang-Undang (UU) Nomer 1 Tahun 1946 mengenai KUHP masalah 14 serta atau masalah 15 dan pada Keamanan Negara atau Makar UU Nomer 1 Tahun 1946 mengenai KUHP masalah 107 jo asal 110 jo masalah 87 serta atau masalah 163 bis jo masalah 107.

About penulis77