Home / Berita Umum / Lamanya Pengesahan RUU Antiterorisme Jadi Sorotan

Lamanya Pengesahan RUU Antiterorisme Jadi Sorotan

Lamanya Pengesahan RUU Antiterorisme Jadi Sorotan – Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) jadi sorotan sesudah kerusuhan di Mako Brimob serta rentetan teror bom di Surabaya. Sesungguhnya pihak mana yang tunda kajian RUU Terorisme?

Revisi atas UU Nomor 15 Th. 2003 itu diserahkan pemerintah pada Februari 2016, satu bulan sesudah teror bom Thamrin, 14 Januari 2016. UU tesebut adalah penetapan Perppu Nomor 1 th. 2002. Sampai saat ini, RUU ini belum usai.

Keluar perbincangan masalah sistem penyelesaian UU ini. Beberapa pihak menyalahkan DPR atas terlambatnya penyelesaian UU itu. Namun DPR menyatakan pihak yang memohon kajian RUU itu dipending yaitu Pemerintah.

” Berkaitan RUU Terorisme, DPR sesungguhnya 99 % telah siap ketuk palu sebelumnya reses masa sidang yang kemarin. Namun pihak pemerintah minta menunda karna belum juga ada perjanjian masalah pengertian terorisme. Demikian pengertian terorisme berkaitan motif serta maksud disetujui, RUU itu dapat dituntaskan, ” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (15/5) tempo hari.

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i menyebutkan yang belum juga disetujui tinggal masalah pengertian. Politikus Gerindra itu menyebutkan perwakilan Pemerintah berkeras tidak ingin memberikan masalah frasa ” motif serta maksud politik ” kedalam pengertian tindakan terorisme.

Masalah argumen penundaan penyelesaian ini, ada keterangan beda dari Fraksi PPP DPR. Sekjen PPP Arsul Sani menyebutkan masih tetap ada 3 fraksi yang butuh dilobi supaya RUU Terorisme dapat dikerjakan.

” Semuanya fraksi parpol koalisi pendukung pemerintahan (setuju percepat revisi UU Terorisme) . Kami, fraksi-fraksi ini disuruh melobi 3 fraksi yang lain (Gerindra, PKS, Partai Demokrat) , ” kata Arsul, Senin (14/5) tempo hari.

Arsul tidak menolak bila disebutkan persoalan dalam kajian revisi UU Terorisme tinggal masalah pengertian terorisme. Dia mengatakan terdapat banyak pendapat masalah pengertian ini.

” Sebagian fraksi memohon supaya motif-motif masuk dalam pengertian di batang badan RUU. Namun sebagian fraksi, seperti PPP, tawarkan alternatif beda supaya motif politik, ideologi, serta ancaman keamanan negara cukup di keterangan umum, ” ucap dia.

Kembali pada masalah pengertian, Kepala Tubuh Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih menyebutkan pemerintah menampik karna pengertian itu tidaklah terlalu perlu. Dalam Pasal 6 serta 7 RUU Terorisme, kata Enny, sudah dijelaskan dengan terang unsur-unsur yang melingkupi aksi pidana terorisme.

” Bila kita mendeskripsikan itu jadi bahaya. Kelak dapat menyusahkan pembuktian di muka hukum. Bila dia teroris mengakui tidak mempunyai motif ideologi serta politik, kelak tidak dapat dihukum, ” kata Enny.

Sesudah teror di Surabaya, Presiden Jokowi kembali memohon RUU Terorisme dikerjakan. Presiden bahkan juga bersiap menerbitkan Perppu bila RUU itu tidak usai bln. Juni 2018.

Menyongsong Presiden, Bambang Soesatyo menyatakan DPR siap mengesahkan RUU itu bln. Mei ini. Bambang memohon Pemerintah satu nada masalah RUU ini.

” Presiden minta RUU Antiterorisme usai paling lambat bln. Juni. Kami di DPR RI menyatakan siap untuk ketuk palu di bln. Mei ini. Tinggal pemerintah merampungkan problem di internalnya supaya satu nada dalam menanggapi revisi UU anti terorisme ini, ” tutur Bamsoet waktu meninjau lokasi ledakan bom di Mapolretabes Surabaya, Senin (14/05/18) .

About admin