Home / Berita Umum / Ma’ruf Amin D Laporkan Terkait Pembagian Tanah Punya Pemerintah Terhadap Petani

Ma’ruf Amin D Laporkan Terkait Pembagian Tanah Punya Pemerintah Terhadap Petani

Ma’ruf Amin D Laporkan Terkait Pembagian Tanah Punya Pemerintah Terhadap Petani – Calon wakil presiden nomer urut 01, Ma’ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu sehubungan menjanjikan pembagian tanah lewat redistribusi asset tempat punya pemerintah terhadap petani. Bawaslu menyampaikan akan membahas apa hal itu adalah program kerja yang di tawarkan.

“Kita kaji dahulu apa itu program yang telah ada sekarang ini atau program baru yang di tawarkan, namanya program kerja,” kata Anggota Bawaslu, Berkah Bagja, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Bagja menyampaikan redistribusi tanah yang dijanjikan sudah ada serta berubah menjadi program pemerintah. Perihal ini pula yang menurut dia butuh lebih dulu dicheck.

“Redistribusi tanah kan tidak cuma program awal kalinya, sebelum pemerintahan Pak Jokowi ada juga,” kata Bagja.

“Sebab itu kita kaji dahulu apa itu program setelah itu, apa program dari team kampanye Jokowi-Ma’ruf atau seperti apakah? Kita belum pula tahu,” sambungnya.

Diluar itu, Bawaslu juga lihat apa peristiwa itu penuhi unsur kampanye. Ia menyampaikan, salah satunya unsur kampanye yaitu mempromokan program kerja.

“Penuhi kampanye atau mungkin tidak? Kampanye unsurnya penuhi pemilih, dengan visi misi, program kerja serta citra diri. Penuhi atau mungkin tidak kan belum pula semestinya,” kata Bagja.

Laporan dimasukkan atas nama Andi Samsul Bahri jadi penduduk. Laporan diikuti bukti video pidato Ma’ruf yang tersebar di aplikasi WhatsApp.

Andi Samsul Bahri memberikan laporan Ma’ruf ke Bawaslu dengan pendampingan dari team Advokat Penduduk Adil serta Makmur (Tamam). Ma’ruf dilaporkan lantaran didakwa melanggar Masalah 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017. Ketentuan itu melarang peserta pemilu menjanjikan materi terhadap peserta kampanye.

“Nah, hal itu kita lihat jika itu disangka melanggar UU Pemilu sehubungan 280 ayat 1 huruf J atau 521,” kata kuasa hukum Andi dari Tamam, Muhammad Mengakhiri, selesai masukkan laporan ke Bawaslu.

“Sehubungan dengan pelaksana serta peserta pemilu dilarang menjanjikan atau memberi uang atau materi yang lain terhadap peserta kampanye pemilu,” sambungnya.

About admin