Home / Berita Umum / Napi Korupsi Bakal Di Pindahkan Ke Nusakambangan

Napi Korupsi Bakal Di Pindahkan Ke Nusakambangan

Napi Korupsi Bakal Di Pindahkan Ke Nusakambangan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) buat ajukan nama tahanan perkara korupsi yg bakalan dipindahkan ke Instansi Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap Jawa Tengah.

KPK awal mulanya udah memperingatkan Ditjen PAS bab ide pindahan terpidana perkara korupsi ke Lapas Nusakambangan, saat terpidana perkara korupsi Kartu Isyarat Masyarakat Elektronik (e-KTP) Setya Novanto ditemui berkeliaran dalam sesuatu toko bangunan di wilayah Bandung Barat.

“Ada beberapa sel di Nusakambangan buat category maksimal security yg masih dapat diperlukan. Hingga proses pindahan tahanan, awal tahanan perkara korupsi yg high profil sudah pasti itu udah bisa mulai dikerjakan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Senin (17/6).

Febri menjelaskan gagasannya pada bulan Juni ini dapat ada surat lebih dahulu dari faksi Kementerian Hukum serta HAM. Surat itu dapat dipelajari serta diulas berbarengan, hingga kelak dibuat daftar tahanan perkara korupsi yg dapat dipindahkan ke lapas Nusakambangan itu.

Dia mengharap apabila pindahan itu sukses dikerjakan, jadi perkara tahanan melancong seperti yg dikerjakan oleh Setnov tak terulang lagi.

“Didambakan dengan pindahan itu serta skema yg udah ada kami juga cek ke Nusakambangan buat maksimal security, jadi tak ada lagi berlangsung apa yg tempo hari kita lihat contohnya ada tahanan yg diketemukan publik di toko bangunan atau diketemukan di dalam rumah makan atau di beberapa tempat lain,” tuturnya.
KPK Susun Daftar Terpidana Korupsi buat Dipindah ke NusakambanganJubir KPK Febri Diansyah.

Tidak hanya itu, Febri memperingatkan ide perbuatan lain yg dikerjakan oleh KPK serta Ditjen PAS di Juni 2019 ini. Satu diantaranya yaitu sehubungan koreksi ketentuan Menkumham sehubungan remisi. Saat ditilik KPK, kata Febri, peraturan itu miliki resiko transaksional.

Karena dalam pemberian remisi ada keikutsertaan beberapa pihak tersendiri di Lapas. KPK memandang butuh sinyal yg lebih jelas buat satu orang tahanan dapatkan koreksi.

“Itu dapatkan remisi itu indikatornya harus jelas serta terarah biar meminimalkan subjektivitas disana serta pemberian remisi harus dikerjakan berdasar pada skema, jadi bukan berdasar pada subjektivitas petinggi atau petugas di Lapas itu,” tuturnya.

Ide perbuatan ini, kata Febri, butuh dikerjakan bulan ini. KPK mengharap Ditjen PAS lewat cara terus menerus lakukan ide rencana perbuatan yg udah diatur itu. Cukup dengan aplikasi serta penerapan ide perbuatan lewat cara terus menerus, perbaikan lapas dapat dikerjakan lewat cara serius.

“Kalaupun tak, mungkin kejadian-kejadian yg awal mulanya akan tetap terulang lagi,” tuturnya.

KPK Susun Daftar Terpidana Korupsi buat Dipindah ke NusakambanganSetya Novanto.

Pilihan Lapas Pilihan

Komisi Hukum DPR RI lewat cara terpisah menganjurkan Kemenkumham buat membahas selanjutnya berkenaan peluang lapas lain yg ada pada Indonesia ada kemungkinan pilihan menyimpan tahanan perkara korupsi.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyatakan kalau keadaan Lapas Sukamiskin yg sekarang berubah menjadi penjara penting tempat tahanan korupsi dianggap butuh dievaluasi selanjutnya

“Menurut saya butuh dipikir tidak jadikan cuma Lapas Sukamiskin buat Terpidana korupsi, namun buat beberapa Lapas lain agar dapat dipecah,” kata Arsul di kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Arsul memandang keadaan Lapas Sukamiskin udah tidak aman buat menyimpan banyak terpidana koruptor. Dia memandang Lapas itu tidak diikuti dengan penambahan kwalitas serta jumlah sdm dari banyak petugasnya.

“Tujuannya dapat baik apabila keputusan itu ditempatkan agar kontrolnya baik dll,” ujarnya.
KPK Susun Daftar Terpidana Korupsi buat Dipindah ke NusakambanganArsul Sani.

Arsul memandang banyak terpidana koruptor dapat mendesak banyak petugas Lapas jika dikelompokkan di satu tempat. Banyak terpidana koruptor menurut dia rata-rata berlatar belakang eks tokoh penduduk serta banyak eks petinggi negara yg miliki daya tawar yg masih kuat.

“Kita lihat bagian lain kalau berkumpulnya terpidana koruptor disana, yg eks tokoh, selanjutnya eks petinggi tinggi, lewat cara sosial itu kan punyai kebolehan buat lakukan pressure pada pengelola lapasnya,” ujarnya.

Di lain sisi, Arsul memaparkan status Lapas Sukamiskin jadi penjara penting untuk tahanan korupsi udah terjadi lama sebelum Jokowi berubah menjadi presiden. Dia mengharap keputusan buat merusak banyak tahanan koruptor ke Lapas lain dapat dikaji lewat cara serius oleh Kemenkumham.

“Kita mengharap Kemenkumham, dalam soal ini Dirjen PAS mulai berani membahas. Apa yg harus dikaji? Keputusan dasarnya,” ujarnya.

About penulis77