Home / Berita Umum / Sidak di Ciracas, Kemnaker Temukan Penampungan Tak Layak dan Tak Sesuai Aturan

Sidak di Ciracas, Kemnaker Temukan Penampungan Tak Layak dan Tak Sesuai Aturan

Sidak di Ciracas, Kemnaker Temukan Penampungan Tak Layak dan Tak Sesuai Aturan – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kerjakan pemeriksaan mendadak di penampungan pekerja PT Mangga Dua Mahkota yang bertempat di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, Kemnaker sukses menggagalkan pengiriman 20 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Singapura serta Malaysia.

” Dalam sidak itu, kami dapatkan bukti ada penampungan yang gak pantas serta gak sesuai sama ketentuan. Kami juga mengamankan 36 calon pekerja migran yang dapat pergi ke Singapura serta Malaysia, ” kata Kasubdit Perlindungan TKI Direktorat Peletakan serta Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker Yuli Adiratna dalam info tercatat, Selasa (25/9/2018).

Sidak kombinasi yang dilaksanakan pada Senin (24/9/2018) malam hari ini sertakan Tubuh Nasional Peletakan serta Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak, dan Tubuh Reserse Kriminil Polri. Sidak ini dilandasi laporan warga yang mencurigai ada calon pekerja migran nonprosedural.

Sehabis dilaksanakan pengecekan, 20 dari 36 calon pekerja migran gak miliki syarat-syarat dokumen komplet. Bekasnya, sekitar 16 pekerja migran, miliki dokumen komplet serta empat pekerja sudah beroleh visa sambil tunggu keberangkatan.

Banyak PMI yang ditangkap di penampungan itu datang dari beberapa daerah, diantaranya Sulawesi, Lampung, Banten, Jawa Barat, serta Jawa Timur.

” Sekitar 20 pekerja migran yang terindikasi dapat pergi dengan cara ilegal kita data serta bawa pula ke Rumah Perlindungan serta Trauma Center Kementerian Sosial untuk setelah itu difasilitasi dipulangkan ke kampung halamannya semasing, ” kata Yuli.

Seterusnya, Kemnaker tetap akan memahami masalah ini kendati PT Mangga Dua Mahkota adalah perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia (P3MI) yang beroleh izin sah dari Kemnaker.

Selain itu, Direktur Peletakan serta Perlindungan Tenaga kerja Luar Negeri Soes Hindharno menyampaikan Kemnaker dapat memberikannya hukuman tegas pada P3MI jika diketemukan ada pelanggaran ketentuan perundangan, lebih yang dilaksanakan dengan cara nonprosedural.

” Pemerintah tetap akan memperhatikan proses peletakan tenaga kerja ke luar negeri. Apabila dapat dibuktikan kerjakan pelanggaran, perusahaan perihal dapat dikenai hukuman tegas. Untuk tanda-tanda ada tindak pidana, kami berikan pada pihak kepolisian untuk mendalaminya, ” kata Soes.

About admin