Home / Berita Umum / Terganjal Masalah Administrasi, 9.552 Narapidana Di Jabar Tak Bisa Nyoblos Di Pemilu

Terganjal Masalah Administrasi, 9.552 Narapidana Di Jabar Tak Bisa Nyoblos Di Pemilu

Terganjal Masalah Administrasi, 9.552 Narapidana Di Jabar Tak Bisa Nyoblos Di Pemilu  – Kantor Lokasi Kementerian Hukum serta HAM Jawa Barat (Ja-bar) meyakinkan ada 9.552 napi tdk mengalirkan perihal politiknya di Pemilu Serentak 2019. Mereka tidak masuk dalam lis pemilih terus (DPT) lantaran bermacam perihal, satu diantaranya tertahan problem administrasi.

Kepala Kanwil Kemenkum HAM Ja-bar Liberti Sitinjak menjelaskan, dari keseluruhan 24.328 masyarakat binaan yg menyebar, banyak napi yg dapat pilih sejumlah 14.776. Data itu di terima dari Komisi Penentuan Umum (KPU) H-1 penerapan pencoblosan.

“Bekasnya sejumlah 9.552 masyarakat binaan tdk masuk lis pemilih terus (DPT),” pungkasnya di Bandung, Selasa (16/4).

Ada beraneka aspek yg membawa dampak banyak napi tdk masuk dalam DPT. Seperti, Nomer Induk Kependudukan (NIK) yg tidak tercatat di KPU. Atau banyak yg baru kerjakan perekaman e-KTP.

Diluar itu, napi yg tidak masuk dalam DPT ialah masyarakat negara asing bebas sebelum 17 April, dan masyarakat binaan tetap dibawah usia.

Dari data yg di terima, di Lapas Kelas I Banceuy 718 masyarakat binaan tdk tercatat di Server KPU. Lantas di Lapas Kelas II Cibinong, 610 orang masyarakat binaan mempunyai NIK akan tetapi tdk tercatat di server KPU serta 504 yang lain masuk tahanan baru.

Di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon, ada 726 tdk masuk lis pemilih. Di Rutan Bandung, ada 715 napi tdk ada NIK hingga tdk tercatat di server KPU.

About admin